Zaman Sudah Berubah: Dalam Perspektif Politik Islam, Idealisme Tidak Hanya Diperjuangkan di Jalanan

Jambi, Jambinyanyok.com | Perdebatan mengenai apakah seorang aktivis yang masuk ke dalam lingkaran kekuasaan telah mengkhianati idealismenya merupakan perdebatan yang terus berulang dalam sejarah politik. Fenomena yang menimpa Budiman Sudjatmiko menjadi salah satu contoh nyata bagaimana sebagian kalangan aktivis memandang masuknya seorang pejuang gerakan ke dalam pemerintahan sebagai bentuk kompromi terhadap perjuangan yang selama ini dibangun di jalanan.

Namun, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: apakah idealisme hanya dapat diperjuangkan dari luar sistem? Apakah seseorang otomatis kehilangan integritas dan keberpihakannya kepada rakyat ketika memilih masuk ke dalam ruang kekuasaan?

Dalam perspektif politik Islam (siyasah syar’iyyah), perubahan sosial tidak selalu dilakukan melalui oposisi atau tekanan dari luar. Islam justru mengajarkan bahwa kekuasaan merupakan instrumen penting untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perjuangan dari dalam sistem bukanlah sebuah pengkhianatan, melainkan salah satu metode yang sah dalam mewujudkan perubahan.

Sejarah Islam memberikan banyak contoh tentang hal tersebut. Nabi Yusuf AS, misalnya, tidak hanya berdakwah di tengah masyarakat, tetapi juga menerima amanah untuk mengelola perbendaharaan negara Mesir. Melalui jabatan itu, beliau mampu menyelamatkan rakyat dari krisis dan kelaparan. Kisah ini menunjukkan bahwa masuk ke dalam sistem pemerintahan bukanlah sesuatu yang tercela apabila bertujuan menghadirkan kemanfaatan yang lebih besar.

Dalam konteks negara modern, demokrasi menyediakan banyak ruang perjuangan. Ada yang memilih menjadi aktivis jalanan, ada yang menjadi akademisi, ada yang masuk ke parlemen, dan ada pula yang masuk ke pemerintahan. Semua memiliki fungsi dan peran masing-masing. Jalanan bukan satu-satunya arena perjuangan, sebagaimana kekuasaan juga bukan satu-satunya alat perubahan.

Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap aktivisme jalanan sebagai satu-satunya ukuran kemurnian idealisme. Padahal, ukuran idealisme bukan terletak pada posisi seseorang berada, melainkan pada konsistensinya memperjuangkan kepentingan rakyat. Seorang aktivis yang berada di luar pemerintahan dapat kehilangan idealismenya, sebagaimana seorang pejabat yang berada di dalam pemerintahan dapat tetap menjaga komitmennya kepada rakyat.

Karena itu, mencaci atau menghakimi seorang mantan aktivis hanya karena memilih masuk ke dalam sistem merupakan cara pandang yang terlalu sederhana. Kritik tentu diperlukan, tetapi kritik harus diarahkan pada kebijakan dan kinerja, bukan semata-mata pada pilihan jalan perjuangan yang ditempuh seseorang.

Dalam teori politik Islam dikenal prinsip jalbul mashalih wa dar’ul mafasid—menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Jika seorang aktivis menilai bahwa masuk ke dalam pemerintahan akan memberikan peluang yang lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka pilihan tersebut memiliki legitimasi moral dan politik yang kuat.

Zaman memang telah berubah. Tantangan bangsa semakin kompleks. Perjuangan tidak lagi hanya dilakukan dengan pengeras suara di persimpangan jalan, tetapi juga melalui penyusunan regulasi, perencanaan pembangunan, penganggaran negara, dan pengambilan kebijakan publik. Mereka yang berada di jalanan dan mereka yang berada di dalam sistem sesungguhnya tidak harus dipertentangkan, sebab keduanya dapat menjadi bagian dari perjuangan yang sama.

Pada akhirnya, yang harus dinilai bukanlah di mana seseorang berdiri, melainkan apa yang ia perjuangkan. Sebab dalam politik Islam, tujuan utama bukanlah mempertahankan identitas sebagai aktivis jalanan atau pejabat negara, melainkan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi rakyat.

Idealisme sejati bukan diukur dari seberapa keras seseorang berteriak di jalanan, melainkan seberapa besar manfaat yang berhasil ia hadirkan bagi masyarakat. (***)

Komentar

Tulis Komentar

Kirim Komentar