Dari Masjid Menuju Kemaslahatan Publik: Analisis Kepemimpinan Al Haris dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Politik Islam

Konsep tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (maqashid syariah) yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai orientasi utama kebijakan publik. Karena itu, pembangunan yang berkeadilan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur ekonomi, tetapi juga pembangunan moral, pendidikan, dan kehidupan keagamaan masyarakat.

Dalam konteks Provinsi Jambi, kepemimpinan Gubernur Al Haris menarik untuk dikaji melalui perspektif tersebut. Selain mendorong pembangunan daerah dalam berbagai sektor, terdapat perhatian yang relatif konsisten terhadap penguatan infrastruktur keagamaan dan pembinaan kehidupan religius masyarakat melalui berbagai program, termasuk kegiatan Subuh Keliling (Subling).

Dalam teori Siyasah Syar'iyyah, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat menjalankan ajaran agamanya secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan masjid, pondok pesantren, rumah tahfiz, serta lembaga pendidikan Al-Qur'an tidak dapat dipandang semata sebagai proyek fisik, melainkan sebagai investasi sosial dan investasi peradaban.

Sejarah Islam menunjukkan bahwa masjid sejak masa Rasulullah SAW berfungsi sebagai pusat pembentukan masyarakat. Masjid menjadi ruang ibadah, pendidikan, musyawarah, pemberdayaan ekonomi, hingga penyelesaian persoalan sosial. Dengan demikian, perhatian pemerintah terhadap pembangunan fasilitas keagamaan memiliki relevansi langsung dengan upaya menjaga agama (hifzh ad-din) yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam.

Namun demikian, pendekatan yang kritis tetap diperlukan. Keberhasilan pembangunan keagamaan tidak boleh hanya diukur dari jumlah bangunan yang berdiri atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana fasilitas tersebut mampu melahirkan masyarakat yang berakhlak, berilmu, toleran, produktif, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Dengan kata lain, infrastruktur keagamaan harus dipahami sebagai instrumen pembangunan manusia, bukan sekadar simbol pembangunan.

Salah satu kebijakan yang menarik perhatian publik adalah program Subuh Keliling yang secara rutin dilaksanakan di berbagai wilayah Provinsi Jambi.

Dalam perspektif Politik Islam, program ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari apa yang dapat disebut sebagai politik kehadiran (politics of presence), yakni praktik kepemimpinan yang menempatkan pemimpin hadir secara langsung di tengah masyarakat, bukan hanya melalui struktur birokrasi formal.

Islam menempatkan pemimpin sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), bukan sekadar pemegang kekuasaan administratif. Karena itu, kedekatan antara pemimpin dan masyarakat memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi moral pemerintahan.

Kehadiran seorang gubernur di masjid-masjid, berdialog dengan jamaah, mendengar keluhan masyarakat secara langsung, serta membangun komunikasi sosial melalui ruang keagamaan merupakan pendekatan yang memiliki landasan kuat dalam tradisi kepemimpinan Islam.

Meski demikian, evaluasi akademik tetap penting dilakukan. Politik kehadiran tidak boleh berhenti pada aspek simbolik atau seremonial semata. Kehadiran tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang responsif, pelayanan publik yang lebih baik, dan penyelesaian nyata terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Apabila dampak tersebut dapat diwujudkan, maka kegiatan Subuh Keliling tidak hanya menjadi agenda keagamaan, melainkan instrumen pembangunan sosial yang efektif.

Dalam teori Politik Islam, legitimasi kekuasaan tidak hanya lahir dari mekanisme hukum dan demokrasi elektoral, tetapi juga dari kemampuan pemimpin membangun kepercayaan moral masyarakat.

Di tengah tantangan modernisasi yang ditandai oleh meningkatnya individualisme, penyalahgunaan narkotika, degradasi moral generasi muda, serta berbagai problem sosial lainnya, pembangunan keagamaan memiliki posisi strategis sebagai instrumen penguatan ketahanan sosial.

Perhatian terhadap pembangunan masjid, lembaga pendidikan Islam, serta aktivitas keagamaan yang melibatkan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran bahwa pembangunan manusia tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan ekonomi semata. Pembangunan membutuhkan fondasi nilai, etika, dan spiritualitas yang kuat agar kemajuan material tidak kehilangan arah moralnya.

Namun demikian, tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan bahwa pembangunan keagamaan mampu menghasilkan transformasi sosial yang terukur, sehingga agama tidak hanya hadir sebagai simbol identitas, tetapi menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif Hukum Islam dan Politik Islam, pembangunan infrastruktur keagamaan dan program Subuh Keliling yang dijalankan pada masa kepemimpinan Al Haris dapat dipandang sebagai bagian dari ikhtiar menghadirkan kemaslahatan publik.

Akan tetapi, keberhasilan sebuah kepemimpinan pada akhirnya tidak ditentukan oleh banyaknya bangunan yang didirikan atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Ukuran yang paling fundamental adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu membentuk masyarakat yang lebih beriman, berilmu, berakhlak, mandiri, serta sejahtera.

Karena dalam pandangan Islam, pemimpin yang berhasil bukan hanya pemimpin yang mampu membangun daerahnya, melainkan pemimpin yang mampu membangun kualitas peradaban masyarakat yang dipimpinnya.(***)

Komentar

Tulis Komentar

Kirim Komentar