Opini

KIPAN Tagih Transparansi Polda Jambi

11 Jun 2026 | 10 | Penulis

Jambi, Jambinyanyok.com – Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) menagih transparansi Polda Jambi dalam penanganan kasus narkotika yang diduga melibatkan seorang pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi.

KIPAN menilai publik hingga saat ini belum memperoleh informasi yang utuh terkait status tersangka sebagai pejabat publik. Padahal, perkara yang melibatkan aparatur negara memiliki kepentingan publik yang besar dan layak diketahui masyarakat secara proporsional.

Ketua KIPAN menyatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, KIPAN mempertanyakan mengapa informasi mengenai status tersangka sebagai pejabat di lingkungan pemasyarakatan belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun publik juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait perkara yang melibatkan pejabat publik. Transparansi tidak boleh dipilih-pilih dan tidak boleh diterapkan secara setengah-setengah,” tegas Ketua KIPAN.

Menurut KIPAN, minimnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat justru berpotensi memunculkan berbagai spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

“Kami berharap Polda Jambi dapat memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai ruang publik dipenuhi dugaan dan asumsi karena kurangnya informasi resmi yang disampaikan,” ujarnya.

KIPAN menegaskan bahwa sikap kritis yang disampaikan bukanlah bentuk intervensi terhadap proses penyidikan, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat dalam mengawal penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.

Selain itu, KIPAN juga mengingatkan bahwa kasus narkotika merupakan kejahatan serius yang selama ini menjadi perhatian bersama. Karena itu, setiap penanganan perkara yang melibatkan pejabat publik harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan tanpa perlakuan khusus.

“Masyarakat ingin melihat bahwa hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” lanjut Ketua KIPAN.

KIPAN menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan berharap seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta tetap menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

“Kami percaya bahwa kepercayaan publik dibangun melalui keterbukaan. Semakin transparan proses yang dijalankan, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” tutup Ketua KIPAN.

KADER INTI PEMUDA ANTI NARKOBA (KIPAN)