Opini

Terlalu Dini Menyebut Manuver Politik, Membaca Gerak Sosial Hj. Ernawati Dalam Persepektif Hukum & Politik Islam

  28 Sep 2026 |   6 |   Admin

OPINI HUKUM DAN POLITIK ISLAM

Oleh: ELAS ANRA DERMAWAN, SH

Advokat & Pendiri LBH NADI

Jambi, Jambinyanyok.com | Di tengah kehidupan demokrasi yang semakin terbuka, seorang figur publik hampir selalu berhadapan dengan satu konsekuensi: setiap aktivitasnya dapat ditafsirkan secara politik.

• Hadir dalam kegiatan masyarakat disebut konsolidasi.
• Memberikan bantuan sosial disebut membangun elektabilitas.
• Bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat disebut membangun jaringan politik.
• Aktif dalam organisasi disebut sedang menyiapkan kendaraan politik.

Cara membaca seperti ini memang merupakan bagian dari dinamika politik. Namun, secara akademik, tidak setiap aktivitas sosial dapat serta-merta dikategorikan sebagai manuver politik.

Dalam konteks Hj. Ernawati, menyebut seluruh aktivitas sosial dan kemasyarakatannya sebagai manuver politik menurut hemat saya terlalu dini dan membutuhkan pembuktian yang lebih konkret.

Sebab, sebuah kesimpulan politik semestinya dibangun dari fakta, tindakan, pernyataan dan konteks yang dapat diverifikasi, bukan hanya dari intensitas seseorang tampil di ruang publik.

Antara Aktivitas Sosial dan Manuver Politik

Kita perlu membedakan tiga hal: aktivitas sosial, partisipasi publik, dan aktivitas politik elektoral.

Aktivitas sosial bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Partisipasi publik merupakan keterlibatan seseorang dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.

Sementara aktivitas politik elektoral memiliki karakter yang lebih spesifik, karena berkaitan dengan upaya memperoleh dukungan politik untuk suatu kontestasi atau jabatan tertentu.

Ketiganya dapat beririsan, tetapi tidak boleh disamakan secara otomatis.

Nama Hj. Ernawati memang belakangan muncul dalam percakapan politik menuju Pilkada Jambi. Bahkan terdapat polling media sosial yang mencantumkan namanya. Namun, pemberitaan September 2026 juga mencatat bahwa Ernawati menempatkan kegiatan sosial dan kemanusiaan sebagai prioritas dan menyatakan bahwa program sosialnya tidak bergantung pada apakah dirinya kelak maju atau tidak dalam politik.

Fakta ini penting.

Sebab, munculnya nama seseorang dalam percakapan politik tidak sama dengan adanya keputusan politik dari orang tersebut.

Publik boleh membicarakan.

Media boleh memberitakan.

Masyarakat boleh melakukan analisis.

Tetapi kesimpulan bahwa seseorang sedang melakukan manuver politik harus tetap dibangun berdasarkan bukti yang memadai.

Hukum Mengajarkan Pentingnya Dasar Fakta

Dalam perspektif hukum, sebuah kesimpulan tidak seharusnya dibangun hanya berdasarkan dugaan.

Hukum mengenal prinsip bahwa suatu tuduhan harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun prinsip tersebut berada dalam konteks hukum dan tidak dapat disamakan begitu saja dengan analisis politik, terdapat pelajaran metodologis yang penting: jangan mengubah asumsi menjadi fakta.

Begitu pula dalam membaca aktivitas Hj. Ernawati.

Jika terdapat bukti mengenai aktivitas politik elektoral, silakan dianalisis sebagai aktivitas politik.

Jika terdapat pernyataan pencalonan, silakan dianalisis sebagai keputusan politik.

Jika terdapat pembentukan struktur politik, kendaraan politik, atau agenda elektoral yang nyata, maka publik memiliki dasar yang lebih kuat untuk melakukan pembacaan politik.

Tetapi jika yang terlihat adalah kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat, maka penafsiran yang paling hati-hati adalah membacanya terlebih dahulu sebagai aktivitas sosial, sampai terdapat fakta tambahan yang menunjukkan dimensi elektoralnya.

Islam Tidak Mengajarkan Kita Mencurigai Setiap Kebaikan

Perspektif politik Islam memberikan kerangka yang menarik.

Politik dalam Islam tidak semata-mata berbicara tentang perebutan kekuasaan. Politik juga berkaitan dengan amanah, keadilan, pelayanan kepada masyarakat dan kemaslahatan.

MUI dalam panduan politiknya menempatkan prinsip jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid—menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan—sebagai salah satu prinsip penting dalam persoalan politik.

Bahkan dalam pembahasan politik Islam yang dipublikasikan MUI, prinsip bahwa kebijakan terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan menjadi salah satu fondasi penting dalam fikih politik.

Dengan demikian, kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat tidak harus selalu dibaca melalui kacamata elektoral.

Ada ruang untuk memahami sebuah kegiatan sebagai khidmat sosial.

Ada ruang untuk melihatnya sebagai pengabdian kemanusiaan.

Dan ada ruang untuk melihatnya sebagai bagian dari upaya membangun kemaslahatan.

Kebaikan Tidak Seharusnya Kehilangan Nilai karena Prasangka Politik

Ada kecenderungan dalam politik modern yang perlu kita kritisi: semua tindakan tokoh publik dianggap memiliki kalkulasi politik.

Akibatnya, ketika seseorang memberikan santunan, muncul pertanyaan: berapa suara yang sedang dicari?

Ketika seseorang membangun kegiatan pendidikan, muncul pertanyaan: apakah ini persiapan pencalonan?

Ketika seseorang hadir di tengah masyarakat, muncul dugaan: apakah ini sedang membangun popularitas?

Cara berpikir seperti itu pada akhirnya dapat menghasilkan paradoks.

Masyarakat membutuhkan orang yang mau berbuat.

Tetapi ketika ada orang yang berbuat, justru dicurigai sedang mencari kepentingan politik.

Kalau budaya seperti ini terus berkembang, ruang sosial akan kehilangan kepercayaan.

Karena itu, terhadap aktivitas sosial Hj. Ernawati, masyarakat sebaiknya memberikan penilaian berdasarkan manfaat nyata dari kegiatan tersebut, bukan berdasarkan spekulasi mengenai agenda politik yang belum terbukti.

ISMI dan Pengabdian Perempuan Muslimah

Konteks kelembagaan juga penting diperhatikan.

Hj. Ernawati dikenal sebagai Ketua Ikatan Saudagar Muslimah Indonesia (ISMI) Provinsi Jambi. Posisi tersebut dengan sendirinya membuka ruang bagi aktivitas sosial, pemberdayaan, silaturahmi dan penguatan peran perempuan dalam masyarakat.

Maka ketika seorang tokoh organisasi aktif hadir dalam kegiatan masyarakat, aktivitas tersebut tidak serta-merta harus ditafsirkan sebagai aktivitas politik elektoral.

Dalam perspektif Islam, kontribusi perempuan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan merupakan bagian dari tanggung jawab membangun masyarakat yang lebih baik.

Karena itu, perempuan yang aktif di ruang publik tidak semestinya selalu dibaca sebagai perempuan yang sedang mencari kekuasaan.

Bisa saja ia sedang menjalankan amanah sosialnya.

Bisa saja ia sedang membangun jaringan kemanusiaan.

Bisa saja ia sedang memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Dan bisa saja semuanya memang belum berkaitan dengan kontestasi politik.

Jika Suatu Hari Masuk Politik, Itu Persoalan Berbeda

Adalah hak setiap warga negara untuk terlibat dalam kehidupan politik sesuai dengan hukum yang berlaku.

Karena itu, apabila suatu hari Hj. Ernawati memutuskan masuk ke dunia politik, keputusan tersebut tentu dapat dibaca dan dianalisis secara politik.

Tetapi hari ini tidak perlu memaksa masa depan menjadi kesimpulan hari ini.

Inilah pentingnya objektivitas dalam membaca tokoh publik.

Jangan karena namanya disebut dalam polling, lalu seluruh aktivitas sosialnya dianggap kampanye.

Jangan karena sering tampil di ruang publik, lalu seluruh kegiatannya dianggap konsolidasi politik.

Jangan karena memiliki jaringan sosial yang luas, lalu jaringan tersebut otomatis disebut mesin politik.

Politik membutuhkan bukti.

Demokrasi membutuhkan kebebasan.

Dan ruang publik membutuhkan kedewasaan dalam menafsirkan tindakan seseorang.

Politik Islam: Maslahah Sebelum Prasangka

Islam memberikan ukuran yang lebih substansial: maslahah.

Apakah kegiatan tersebut memberikan manfaat?

Apakah masyarakat terbantu?

Apakah anak-anak yatim mendapatkan perhatian?

Apakah perempuan memperoleh ruang pemberdayaan?

Apakah masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, pendidikan dan sosial?

Jika jawabannya adalah ya, maka kegiatan tersebut memiliki nilai kemanfaatan yang tidak boleh dihapus hanya karena seseorang kemudian mengaitkannya dengan politik.

MUI pada 2026 juga menegaskan bahwa kehidupan publik dan kebijakan harus diarahkan kepada kemaslahatan masyarakat serta dijalankan dengan prinsip keadaban dan upaya meminimalkan dampak destruktif.

Dalam konteks tersebut, membaca seseorang secara objektif juga merupakan bagian dari etika kehidupan publik.

Jambi Jangan Kehilangan Tradisi Menilai Orang dari Karyanya

Jambi memiliki tradisi sosial yang kuat: menilai seseorang dari kiprah dan pengabdiannya.

Karena itu, jangan sampai ruang politik modern membuat kita kehilangan kemampuan untuk menghargai kerja sosial hanya karena seseorang memiliki popularitas.

Jika kegiatan Hj. Ernawati memberikan manfaat kepada masyarakat, maka manfaat itu harus diapresiasi.

Jika ada kekurangan, kritiklah secara objektif.

Jika ada persoalan hukum, buktikan secara hukum.

Jika ada aktivitas politik, analisis berdasarkan fakta politik.

Tetapi jangan menciptakan sebuah kesimpulan politik sebelum terdapat fakta yang cukup untuk mendukungnya.

Penutup

Menurut saya, terlalu dini menyebut gerak sosial Hj. Ernawati sebagai manuver politik.

Bukan karena aktivitas politik harus ditolak.

Bukan pula karena seorang perempuan tidak boleh masuk ke dunia politik.

Tetapi karena setiap kesimpulan harus ditempatkan sesuai fakta dan waktunya.

Hari ini, masyarakat dapat melihat Hj. Ernawati melalui aktivitas sosial, kemanusiaan, organisasi dan pengabdiannya.

Besok, jika ia memilih jalan politik, publik tentu berhak menilai.

Tetapi jangan memaksa hari ini menjadi hari esok.

Sebab politik yang sehat bukan politik yang mencurigai setiap kebaikan.

Politik yang sehat adalah politik yang mampu membedakan antara fakta dan prasangka, antara pengabdian dan kepentingan elektoral, serta antara popularitas dan keputusan politik.

Dan dalam perspektif politik Islam, ukuran yang lebih mendasar bukanlah seberapa banyak seseorang ditafsirkan secara politik, tetapi seberapa besar kehadirannya menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Jangan buru-buru memberi label.

Jangan ubah pengabdian menjadi kecurigaan.

Biarkan fakta berbicara.

Karena kebaikan tetaplah kebaikan, sampai terbukti sebaliknya.(***)

---

---