KETIKA POLITIK TERBELAH, PERSATUAN HARUS MENJADI JALAN PULANG | Merawat Akal Sehat, Etika Kekuasaan, dan Masa Depan Persatuan Bangsa
12 Nov 2026 | 25 | Admin
Elas Anra Dermawan, S.H.
Praktisi Hukum, Pengamat Politik, dan Pendiri LBH NADI
Jambi, Jambinyanyok.com | Politik sejatinya merupakan instrumen untuk mengatur kehidupan bersama, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta memastikan kekuasaan dijalankan demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan. Namun, ketika politik terlalu jauh diseret ke dalam pertarungan kepentingan, ego kekuasaan, dan permusuhan antarkelompok, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar masa depan kekuasaan, melainkan masa depan persatuan bangsa.
Kita perlu menyadari bahwa perbedaan dalam politik adalah sesuatu yang wajar. Bahkan, dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalannya bukan terletak pada adanya perbedaan, melainkan pada bagaimana perbedaan itu dikelola.
Ketika perbedaan berubah menjadi kebencian, kritik dianggap sebagai permusuhan, dukungan dianggap sebagai kesetiaan mutlak, dan setiap orang yang memiliki pandangan berbeda diposisikan sebagai lawan, pada saat itulah politik kehilangan esensi kebangsaannya.
Politik Tidak Boleh Kehilangan Akal Sehat
Dalam perspektif ilmu politik, kekuasaan merupakan instrumen untuk memengaruhi, mengatur, dan menentukan arah kehidupan masyarakat. Max Weber, misalnya, menjelaskan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mewujudkan kehendaknya dalam suatu hubungan sosial, sekalipun menghadapi perlawanan.
Namun, kekuasaan yang tidak disertai etika berpotensi melahirkan dominasi. Sebab, kekuasaan bukan hanya tentang siapa yang memimpin, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu digunakan dan untuk kepentingan siapa.
Di sinilah pentingnya akal sehat dalam kehidupan politik.
Jangan sampai perbedaan pilihan politik membuat kita kehilangan kemampuan untuk menilai sesuatu secara objektif. Jangan sampai seseorang dianggap benar hanya karena berada dalam kelompok yang kita dukung, sementara orang lain dianggap salah hanya karena berbeda posisi.
Demokrasi tidak pernah mengajarkan masyarakat untuk berhenti berpikir kritis. Sebaliknya, demokrasi membutuhkan warga negara yang berani menyampaikan pendapat, menguji kebijakan, mengawasi kekuasaan, sekaligus menghormati hak orang lain.
Kritik bukanlah pengkhianatan. Perbedaan bukanlah ancaman. Dan persatuan bukan berarti seluruh masyarakat harus memiliki pendapat yang sama.
Pancasila Mengajarkan Kita untuk Berbeda Tanpa Harus Terpecah
Jika kita kembali membaca Pancasila, khususnya sila keempat, terdapat nilai fundamental yang harus menjadi pegangan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Makna filosofisnya sangat dalam.
Bangsa ini tidak dibangun untuk memenangkan ego kelompok, melainkan untuk mencari kebijaksanaan melalui musyawarah. Kekuasaan tidak seharusnya menjadi alat untuk menundukkan pihak yang berbeda, tetapi menjadi amanah untuk mempertemukan berbagai kepentingan dalam satu tujuan kebangsaan.
Bung Karno pernah memperkenalkan gagasan gotong royong sebagai salah satu fondasi kehidupan berbangsa. Semangat ini mengandung pesan bahwa Indonesia tidak akan berdiri kokoh apabila masing-masing kelompok hanya sibuk mempertahankan kepentingannya sendiri.
Kita boleh berbeda dalam pilihan politik, berbeda dalam organisasi, berbeda dalam pandangan terhadap pemerintah, bahkan berbeda dalam menilai kebijakan negara. Namun, ada satu hal yang tidak boleh kita lepaskan: kesadaran bahwa kita berada dalam rumah kebangsaan yang sama.
Pemimpin Harus Menjadi Pemersatu, Bukan Memperlebar Perpecahan
Di tengah dinamika politik, tanggung jawab moral seorang pemimpin tidak berhenti pada keberhasilan memperoleh kekuasaan. Ada tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu menjaga kepercayaan publik dan merawat persatuan masyarakat.
Pemimpin harus mampu berdiri di atas kepentingan kelompoknya ketika berbicara tentang kepentingan bangsa.
Begitu pula para elite politik. Sudah semestinya kompetisi politik tidak berubah menjadi kompetisi untuk saling menjatuhkan. Kritik harus dibangun berdasarkan argumentasi dan fakta, bukan prasangka. Perbedaan kepentingan harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui pembentukan permusuhan sosial.
Pemerintah harus terbuka terhadap kritik, sementara kelompok masyarakat yang berada di luar pemerintahan juga harus bertanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi.
Persatuan tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik. Sebaliknya, kritik juga tidak boleh dijadikan alasan untuk merusak persatuan.
Keduanya harus berjalan beriringan dalam kehidupan demokrasi yang sehat.
Jangan Biarkan Rakyat Menjadi Korban Pertarungan Elite
Satu hal yang sering terlupakan dalam pertarungan politik adalah rakyat.
Ketika para elite sibuk mempertahankan pengaruh, masyarakat membutuhkan kepastian ekonomi, pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, keadilan hukum, serta kehidupan yang aman dan bermartabat.
Rakyat tidak membutuhkan pertengkaran politik yang tidak berkesudahan. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bekerja, oposisi yang kritis, lembaga negara yang berintegritas, serta kehidupan sosial yang harmonis.
Oleh karena itu, ukuran kedewasaan politik tidak cukup dilihat dari kemampuan seseorang memenangkan pertarungan kekuasaan. Kedewasaan politik harus diukur pula dari kemampuannya menghormati perbedaan, menerima kritik, mengakui kesalahan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Jangan sampai energi bangsa habis untuk mempertengkarkan siapa yang paling benar secara politik, sementara persoalan rakyat justru kehilangan perhatian.
Persatuan Harus Menjadi Jalan Pulang
Saya berpandangan bahwa Indonesia tidak kekurangan orang-orang yang pandai berpolitik. Indonesia juga tidak kekurangan kelompok yang memiliki kepentingan dan cita-cita kekuasaan. Namun, tantangan kita adalah bagaimana mengembalikan politik kepada tujuan dasarnya: menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.
Kita perlu membangun kembali budaya politik yang beradab. Budaya politik yang tidak mengukur seseorang berdasarkan siapa yang didukungnya, tetapi berdasarkan gagasan, integritas, dan kontribusinya bagi masyarakat.
Kita juga harus berhenti menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memutus hubungan sosial. Sebab, setelah pemilu selesai, setelah jabatan berganti, dan setelah pertarungan politik berakhir, kita tetap hidup sebagai sesama anak bangsa.
Kekuasaan memiliki masa jabatan. Jabatan memiliki batas waktu. Kepentingan politik dapat berubah. Akan tetapi, Indonesia harus tetap ada dan menjadi tanggung jawab kita bersama.
Pada akhirnya, politik seharusnya menjadi jalan untuk mempertemukan, bukan memisahkan. Menjadi ruang untuk bermusyawarah, bukan arena untuk saling memusuhi.
Ketika politik terbelah, persatuan harus menjadi jalan pulang.
Sebab, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang seluruh rakyatnya selalu sepakat, melainkan bangsa yang mampu menjaga kebersamaan sekalipun berada di tengah perbedaan.
Dan bagi saya, mencintai Indonesia bukan berarti harus selalu sepakat dengan pemerintah, bukan pula harus selalu berada di pihak oposisi. Mencintai Indonesia berarti berani mengkritik ketika ada yang keliru, mengapresiasi ketika ada yang benar, serta tetap menjaga persaudaraan di atas segala perbedaan.
Itulah politik kebangsaan yang seharusnya kita rawat: politik yang berakal sehat, beretika, berkeadilan, dan berorientasi pada persatuan.
Karena pada akhirnya, yang harus kita menangkan bukanlah kelompok politik tertentu, melainkan masa depan Indonesia.


