KETIKA FAHAM AYAHANDA LAFRAN PANE MATI, KURSI KEKUASAAN MENJADI MAHAL DAN PERJUANGAN MENJADI MURAH
Opini

KETIKA FAHAM AYAHANDA LAFRAN PANE MATI, KURSI KEKUASAAN MENJADI MAHAL DAN PERJUANGAN MENJADI MURAH

  19 Nov 2026 |   6 |   Admin

Oleh: ELAS ANRA DERMAWAN, S.H.

Alumni Kader HMI Jambi


Jambi, Jambinyanyok.com | Ada sesuatu yang patut kita renungkan secara mendalam dalam perjalanan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hari ini. Sebuah organisasi yang dilahirkan dari kesadaran keislaman dan keindonesiaan, tetapi dalam praktik kontestasi kepemimpinannya justru berpotensi terjebak pada pragmatisme kekuasaan.


Kita patut bertanya: apakah HMI masih menjadi ruang persemaian intelektualitas, spiritualitas, dan pengabdian, atau perlahan berubah menjadi arena perebutan jabatan yang diukur berdasarkan kemampuan finansial?


Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Ketika kontestasi Ketua Umum PB HMI mulai dipersepsikan membutuhkan biaya hingga ratusan juta rupiah, kita perlu melakukan introspeksi ideologis. Bukan untuk menghakimi kandidat tertentu, melainkan untuk menguji kembali arah perjuangan organisasi.


Sebab, apabila benar kepemimpinan organisasi harus ditopang oleh kekuatan uang yang begitu besar, maka ada persoalan mendasar yang harus dijawab: di mana posisi idealisme, integritas, dan nilai zuhud yang selama ini diajarkan dalam tradisi perjuangan HMI?


Ayahanda Lafran Pane bukan sekadar nama dalam sejarah


Kita sering menyebut Ayahanda Lafran Pane dalam berbagai forum perkaderan. Namanya diabadikan, sejarahnya diceritakan, dan jasa pendirian HMI terus dikenang.


Namun, pertanyaannya, apakah kita benar-benar memahami faham perjuangan yang diwariskannya?


Menghormati Lafran Pane tidak cukup dengan mengulang sejarah pendirian HMI. Menghormatinya berarti melanjutkan semangat intelektual, keislaman, kebangsaan, dan kesederhanaan dalam kehidupan kader.


Ayahanda Lafran Pane tidak mendirikan HMI untuk menjadikan organisasi sebagai kendaraan mengejar kedudukan. HMI lahir dari sebuah kesadaran sejarah tentang pentingnya mempertahankan dan mengembangkan kehidupan mahasiswa Islam dalam konteks Indonesia yang sedang menghadapi tantangan kebangsaan.


Karena itu, kader HMI semestinya memahami bahwa jabatan organisasi bukanlah puncak kehormatan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.


Jangan sampai kita lebih hafal sejarah Ayahanda Lafran Pane daripada memahami nilai perjuangannya.


Ketika kursi kepemimpinan menjadi terlalu mahal


Kontestasi Ketua Umum PB HMI semestinya menjadi ruang pertarungan gagasan, kapasitas intelektual, rekam jejak pengabdian, serta kematangan spiritual.


Akan tetapi, ketika muncul persepsi bahwa untuk memenangkan kursi kepemimpinan diperlukan uang ratusan juta rupiah, kita patut mempertanyakan kesehatan budaya organisasi.


Apakah kader memilih pemimpin berdasarkan kualitas pemikirannya atau berdasarkan kemampuan membiayai konsolidasi?


Apakah forum tertinggi organisasi menjadi tempat menguji gagasan atau justru menjadi ruang pertarungan kekuatan modal?


Tentu, tidak setiap pengeluaran dalam kontestasi organisasi dapat disebut sebagai politik uang. Kegiatan konsolidasi, transportasi, akomodasi, dan kebutuhan organisasi memiliki konsekuensi pembiayaan. Namun, persoalannya muncul ketika kekuatan finansial mulai menggantikan kualitas kader sebagai ukuran kepemimpinan.


Di sinilah HMI membutuhkan keberanian untuk melakukan koreksi internal.


Sebab, apabila kemampuan finansial menjadi faktor dominan dalam menentukan kepemimpinan, kader yang memiliki kapasitas intelektual tetapi tidak memiliki sumber daya ekonomi berpotensi tersisih.


Organisasi kader tidak boleh berubah menjadi organisasi yang hanya memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki modal besar.


Zuhud: Mengembalikan kesederhanaan dalam kekuasaan


Dalam tradisi Islam, zuhud bukan berarti menolak dunia, menjauhi kehidupan sosial, atau tidak boleh memiliki harta. Zuhud adalah kemampuan menempatkan dunia pada proporsinya dan tidak menjadikan materi sebagai pusat orientasi kehidupan.


Seorang kader HMI boleh memiliki kekayaan, jabatan, dan kedudukan. Namun, seluruh itu tidak boleh menguasai kesadaran perjuangannya.


Kepemimpinan yang berjiwa zuhud adalah kepemimpinan yang tidak diperbudak ambisi, tidak menjadikan jabatan sebagai kemuliaan pribadi, dan tidak mengukur keberhasilan dari keuntungan material.


Bukankah organisasi perjuangan semestinya melahirkan manusia yang mampu mengendalikan kekuasaan, bukan manusia yang dikendalikan oleh keinginan berkuasa?


Kita perlu menghidupkan kembali tradisi kesederhanaan, keberanian intelektual, dan keikhlasan pengabdian dalam tubuh HMI.


Jangan sampai kader begitu bersemangat memperoleh jabatan, tetapi kehilangan kesadaran tentang tanggung jawab moral setelah jabatan itu diperoleh.


NDP bukan sekadar materi perkaderan


Salah satu persoalan yang juga perlu direnungkan adalah bagaimana Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dipahami dan diimplementasikan oleh kader.


NDP tidak boleh berhenti sebagai bahan hafalan, materi formalitas, atau sekadar simbol identitas organisasi.


NDP harus menjadi kerangka berpikir dan orientasi tindakan.


Keimanan harus melahirkan tanggung jawab moral. Kemanusiaan harus melahirkan keberpihakan kepada keadilan. Kemasyarakatan harus melahirkan kesadaran sosial. Kemerdekaan manusia harus membebaskan kader dari perbudakan terhadap materi, kepentingan, dan ambisi kekuasaan.


Dalam konteks ini, pemahaman terhadap ajaran Islam juga tidak boleh berhenti pada pengibaran simbol-simbol Al-Qur'an, tetapi harus diwujudkan dalam penghayatan kandungan wahyu dan keteladanan Rasulullah Muhammad ﷺ.


Sebab, keberislaman yang tidak melahirkan akhlak dan tanggung jawab sosial hanya akan menjadi identitas formal tanpa kedalaman substansi.


Kader HMI harus memahami bahwa perjuangan bukan sekadar keberanian berbicara tentang Islam dan keadilan, melainkan kesediaan mengamalkan nilai-nilai tersebut ketika berhadapan dengan kepentingan dirinya sendiri.


PB HMI harus menjadi rumah gagasan, bukan pasar kepentingan


Kita tidak sedang melarang kader untuk berkompetisi. Kompetisi merupakan bagian dari dinamika organisasi. Kita juga tidak sedang menolak ambisi untuk menjadi Ketua Umum PB HMI.


Namun, ambisi harus tunduk kepada nilai perjuangan.


Seorang kandidat Ketua Umum PB HMI semestinya diuji melalui beberapa pertanyaan mendasar:


  1. Seberapa jauh pemahamannya terhadap sejarah dan tujuan berdirinya HMI
  2. Bagaimana rekam jejak pengabdiannya terhadap organisasi?
  3. Seberapa kuat kapasitas intelektual dan kemampuan kepemimpinannya
  4. Bagaimana integritas moralnya ketika berhadapan dengan kepentingan?
  5. Apakah ia mampu menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik dan ekonomi?


Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengukur kemampuan kandidat mengeluarkan uang dalam proses kontestasi.


Jabatan Ketua Umum PB HMI bukan investasi bisnis yang harus dikembalikan melalui keuntungan tertentu. Ia adalah amanah organisasi yang menuntut pengorbanan, tanggung jawab, dan kesediaan melayani.


Karena itu, kader harus memiliki keberanian untuk memilih berdasarkan kualitas, bukan tekanan, transaksi, ataupun kepentingan sesaat.


Menghidupkan kembali faham perjuangan Ayahanda Lafran Pane


Sebagai alumni kader HMI Jambi, saya memandang bahwa kritik terhadap kondisi organisasi bukanlah bentuk ketidaksetiaan kepada HMI. Justru kritik yang lahir dari kecintaan terhadap organisasi merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang alumni.


Kita tidak boleh membiarkan romantisme sejarah menutupi persoalan masa kini.


Ayahanda Lafran Pane tidak membutuhkan pemujaan simbolis dari generasi penerusnya. Yang dibutuhkan adalah kader-kader yang mampu menerjemahkan cita-cita perjuangan ke dalam tindakan nyata.


HMI harus kembali menjadi ruang pendidikan manusia, tempat ilmu pengetahuan dipertemukan dengan iman, intelektualitas dipertemukan dengan tanggung jawab sosial, dan kekuasaan ditempatkan di bawah nilai-nilai moral.


Jika faham Ayahanda Lafran Pane benar-benar hidup dalam pikiran dan hati kader HMI, maka kontestasi Ketua Umum PB HMI tidak perlu menjadi perlombaan menghabiskan uang ratusan juta rupiah.


Yang seharusnya mahal adalah integritas. Yang seharusnya tinggi adalah ilmu pengetahuan. Yang seharusnya kuat adalah komitmen perjuangan. Sementara jabatan harus tetap dipandang sebagai amanah yang sementara.


Penutup: Jangan mahal membeli kursi, lalu murah menjual perjuangan


Pada akhirnya, persoalan terbesar HMI bukan sekadar siapa yang akan menjadi Ketua Umum PB HMI berikutnya. Persoalan yang lebih mendasar adalah nilai-nilai apa yang akan dibawa oleh pemimpin tersebut dan warisan seperti apa yang akan ditinggalkannya bagi generasi kader berikutnya.


Jangan sampai kita menghabiskan ratusan juta rupiah untuk memperebutkan sebuah kursi, tetapi tidak sanggup mempertahankan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan pendiri organisasi.


Jangan sampai nama Ayahanda Lafran Pane terus diagungkan dalam pidato, sementara faham perjuangannya perlahan ditinggalkan dalam praktik.


Sebab, HMI tidak didirikan untuk melahirkan generasi yang pandai membeli kekuasaan, tetapi untuk membentuk insan yang mampu mengabdikan kekuasaan dan pengetahuannya bagi kemaslahatan umat dan bangsa.


Jika faham Ayahanda Lafran Pane mati dalam pikiran dan hati kader, maka kursi kekuasaan akan menjadi mahal, sementara perjuangan akan menjadi murah.


Dan apabila itu benar-benar terjadi, yang perlu kita selamatkan bukan sekadar mekanisme pemilihan Ketua Umum PB HMI, melainkan ruh perjuangan HMI itu sendiri.


Kembalikan HMI kepada faham perjuangannya. Kembalikan kader kepada nilai zuhudnya. Kembalikan kepemimpinan kepada kehormatan dan pengabdian.

Bagikan:

Komentar

Belum ada komentar
Jadilah yang pertama berkomentar di artikel ini.

Tulis Komentar