Suara Mahasiswa untuk Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berintegritas

Jambi,Jambinyanyok.com - Oleh: Riski Rahma Agustin

Mahasiswi Manajemen Pemerintahan Universitas Jambi

Pemerintahan yang baik (good governance) bukanlah sebuah utopia yang muluk-muluk, melainkan hak fundamental bagi setiap warga negara. Dalam teori manajemen pemerintahan, sebuah sistem yang sehat wajib berpijak pada empat pilar utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum. Namun, jika kita memotret realitas birokrasi kita hari ini di tahun 2026, kita dipaksa menyaksikan pemandangan yang paradoks. Di tengah gegap gempita digitalisasi birokrasi dan jargon "reformasi", kita justru terus disuguhi krisis integritas yang akut di ruang-ruang kekuasaan.

Sebagai mahasiswi manajemen pemerintahan, saya diajarkan bagaimana merancang alokasi kebijakan publik yang efektif dan efisien. Namun, teori-teori indah di ruang kuliah itu kerap kali hancur berkeping-keping ketika berbenturan dengan realitas di lapangan.

Hari ini, masalah terbesar bangsa kita bukan lagi terletak pada ketiadaan sistem yang canggih, melainkan pada rapuhnya moralitas para pelaksana sistem tersebut. Ketika integritas dikebiri, manajemen pemerintahan berubah fungsi. Birokrasi yang seharusnya menjadi akselerator pelayanan publik, justru kerap beralih rupa menjadi tameng pelindung kepentingan oligarki dan kelompok tertentu. Kebijakan publik tidak lagi dirancang berdasarkan kebutuhan rakyat (bottom-up), melainkan dipaksakan dari atas (top-down) demi memuaskan syahwat politik segelintir elite.

Kontras yang menyakitkan ini terasa sangat nyata dari Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Provinsi Jambi dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, mulai dari sektor perkebunan hingga pertambangan komoditas makro. Secara teori manajemen strategis, tata kelola pemerintahan yang berintegritas seharusnya mampu mengonversi kekayaan daerah ini menjadi kesejahteraan kolektif: jalan-jalan logistik yang mulus, fasilitas kesehatan pelosok yang mumpuni, serta akses pendidikan yang merata.

Namun, realitasnya? Kita justru masih akrab dengan konflik agraria, kerusakan infrastruktur publik akibat lemahnya ketegasan regulasi, hingga ketimpangan sosial yang menganga. Ini adalah bukti nyata dari mismanagement akut akibat rendahnya integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Rakyat dipaksa untuk terus patuh pada aturan negara, membayar pajak, dan tunduk pada hukum. Namun di sisi lain, ruang publik terus diramaikan oleh parade fraud anggaran, korupsi yang makin sistemik, hingga fenomena pamer kemewahan oknum pejabat publik. Kontras inilah yang memicu apatisme massal dan mengikis kepercayaan publik (public trust) berada di titik nadir. Ketika kepercayaan rakyat runtuh, maka legitimasi suatu pemerintahan sebenarnya sedang berada di ujung tanduk.

Di sinilah peran radikal mahasiswa harus mengambil tempat. Sebagai mahasiswa manajemen pemerintahan, kita tidak boleh mendidik diri hanya untuk menjadi "robot birokrasi" masa depan yang patuh dan kompromistis terhadap sistem yang korup. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pengawas yang independen. Suara mahasiswa tidak boleh diredam oleh sekat-sekat formalitas akademik. Kita harus menjadi motor penggerak untuk menuntut restrukturisasi moral di tubuh pemerintahan.

Menuntut pemerintahan yang bersih dan berintegritas bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan perwujudan tertinggi dari bela negara. Pemerintah harus berani membuka barikade informasi. Saluran pengaduan masyarakat (public whistleblower system) harus diaktifkan secara nyata, bukan sekadar aplikasi pajangan digital. Aparat penegak hukum harus tajam ke atas tanpa pandang bulu, dan sistem meritokrasi dalam birokrasi wajib ditegakkan demi menyingkirkan para parasit jabatan.

Kontrak politik antara penguasa dan rakyat harus berjalan dua arah secara adil. Jika pemerintah menuntut kepatuhan total dari rakyat, maka penuhilah hak rakyat atas pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sudah saatnya kita, mahasiswa bersama rakyat, berhenti menjadi penonton yang pasrah. Mari kita ambil peran, suarakan kebenaran, awasi setiap jengkal kebijakan, dan pastikan negeri ini dikelola oleh tangan-tangan yang memiliki integritas sejati.

Komentar

Tulis Komentar

Kirim Komentar