Negara Gencar Mengaudit Rakyat, Kapan Rakyat Bisa Mengaudit Anggaran Negara?

Jambi,Jambinyanyok.com - Oleh: Mauida

Mahasiswa Akuntansi Universitas Jambi

Siklus perpajakan di Indonesia tahun 2026 ini telah menjelma menjadi mesin pemburu yang menakutkan. Lewat implementasi penuh Coretax System, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memiliki "mata dewa" digital. Mulai dari mutasi rekening bank, saldo dompet digital, hingga transaksi recehan di e-commerce, semuanya diintai secara real-time. Negara tahu persis berapa rupiah yang tersisa di kantong rakyatnya.

Sebagai mahasiswa akuntansi, saya melihat digitalisasi ini sebagai pencapaian audit yang luar biasa. Namun, sebagai warga negara, nalar kritis saya terganggu oleh sebuah ironi yang telanjang: Mengapa ketika negara begitu agresif mengaudit kepatuhan materiil rakyatnya, mereka justru mendadak gagap, defensif, dan tertutup saat rakyat menuntut transparansi anggaran belanja negara?

Dalam disiplin akuntansi, kita mengenal Agency Theory (Teori Keagenan). Pemerintah adalah agen yang digaji untuk mengelola aset, sedangkan rakyat adalah principal (pemilik modal yang sah). Secara teoretis, agen wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban yang jujur untuk menghapus asimetri informasi. Namun dalam realitas fiskal kita, hubungan ini berjalan sangat despotik. Kontrak sosial dipaksa searah: rakyat wajib transparan kepada negara, tetapi negara berhak bersembunyi di balik ruang gelap anggaran.

Setiap tahun, kita disuapi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bukti kesucian laporan keuangan pemerintah. Namun, sebagai calon akuntan, kita tahu opini WTP hanyalah kosmetik administratif ia hanya menyatakan bahwa angka-angka telah dicatat sesuai standar, bukan jaminan bebas korupsi. Faktanya, di lapangan kita justru disuguhi parade fraud anggaran yang ugal-ugalan: pos studi banding fiktif, proyek infrastruktur nasional yang salah kalkulasi, hingga pamer kemewahan oknum birokrat yang dibiayai dari keringat pembayar pajak.

Kontras yang menyakitkan ini terlihat sangat nyata dari Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Provinsi Jambi adalah salah satu lumbung emas hitam (batu bara) dan hijau (kelapa sawit) yang menyumbang triliunan rupiah ke kas negara. Pajak dari bumi Jambi diperas habis-habisan, UMKM lokal diburu hingga ke lapak digital terkecil. Namun, lihatlah output alokasi investasinya (Return on Investment) bagi masyarakat daerah: infrastruktur jalan hancur lebur oleh truk bertonase besar, fasilitas kesehatan pelosok memprihatinkan, dan ketimpangan sosial menganga lebar. Secara logika akuntansi biaya, ini adalah bentuk eksploitasi fiskal yang cacat kalkulasi.

Fenomena inilah yang memicu pembangkangan pajak (tax resistance). Kepatuhan sukarela (voluntary compliance) tidak akan pernah tegak di bawah bayang-bayang ancaman denda dan audit. Ketika rakyat melihat uang yang mereka setorkan dengan jujur justru mengalir menjadi bahan bakar gaya hidup mewah para pemangku kebijakan, maka sistem self-assessment kita sebenarnya sedang runtuh di fondasinya.

Oleh karena itu, mahasiswa akuntansi tidak boleh lagi dididik hanya untuk menjadi "tukang ketik laporan keuangan" yang patuh pada sistem yang korup. Kompetensi kita kemampuan mendeteksi red flags, menganalisis efisiensi biaya, dan mengukur akuntabilitas harus digeser menjadi instrumen perlawanan intelektual. Kita harus bertransformasi menjadi public auditor yang independen.

Menuntut transparansi anggaran yang bisa dilacak hingga per rupiah secara real-time bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan hak mutlak pemilik modal. Negara tidak boleh hanya galak dan canggih saat memungut, tetapi bungkam saat diminta pertanggungjawaban. Jika pemerintah menuntut rakyatnya telanjang secara finansial di hadapan pajak, maka pemerintah harus berani telanjang secara anggaran di hadapan publik. Uang pajak itu milik rakyat, sudah saatnya pemilik sahnya mengambil alih fungsi pengawasan.

Komentar

Tulis Komentar

Kirim Komentar