Ironi 100.112 Suara Jambi: Cek Endra Dikirim untuk Bertarung, Bukan Cuma Jadi 'EO' Hari Raya di Medsos

Jambi, Jambinyanyok.com | Drs. H. Cek Endra sukses mencatatkan namanya dengan tinta emas dalam Pemilu Legislatif lalu. Ia berhasil menduduki posisi puncak perolehan suara terbanyak dari seluruh Caleg yang bersaing merebut kursi DPR RI di wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan rekapitulasi KPU, Cek Endra dengan perkasa mengungguli caleg-caleg potensial lainnya dan sukses mengumpulkan total 100.112 suara.

Dominasi mutlak politisi senior Partai Golkar ini tersebar nyata di enam kabupaten/kota, termasuk Sarolangun, Bungo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Batang Hari.

Menjadi pemenang pemilu legislatif dengan raihan suara di atas seratus ribu seharusnya menjadi modal politik yang mematikan. Dengan legitimasi raksasa di pundaknya, mantan Bupati Sarolangun dua periode ini melenggang ke Senayan bukan sebagai pelengkap kuota, melainkan sebagai "singa" yang membawa mandat penuh dari Bumi Melayu. Ditambah lagi, posisinya di Komisi XII DPR RI—yang mengurusi Energi, Tambang, dan Lingkungan Hidup—seharusnya menjadi senjata pamungkas untuk menyelesaikan karut-marut Jambi yang sedang sekarat.

Namun, setelah sekian lama menduduki kursi empuk Senayan, apa yang didapat masyarakat Jambi? Nyaris nihil.

Jika kita membuka rekam jejaknya, beranda media sosial sang legislator justru lebih dinamis dengan rutinitas yang menjemukan: ucapan selamat hari besar yang berganti-ganti, foto-foto seremonial, dan laporan reses yang tak lebih dari sekadar bagi-bagi sembako ritual lima tahunan. Rakyat Jambi tidak mengirim Cek Endra ke Jakarta hanya untuk menjadi Event Organizer (EO) ucapan selamat hari raya atau sekadar petugas pembagi paket sembako. Rakyat butuh taringnya di ruang sidang!

Garang di Jambi, Melempem di Senayan?

Sebagai mantan Bupati Sarolangun dua periode dan Ketua DPD Golkar Jambi, Cek Endra tentu tahu betul bagaimana hancurnya infrastruktur Jambi akibat truk batubara. Beliau pasti paham bagaimana meratanya racun merkuri akibat PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) di sungai-sungai kita, dan bagaimana korporasi besar mengeruk kekayaan bumi Jambi lalu meninggalkan lubang maut tanpa reklamasi.

Apalagi, basis suara terbesarnya berada di Batang Hari, Muaro Jambi, dan Sarolangun—tiga wilayah yang menjadi episentrum penderitaan akibat debu dan kemacetan batubara. Di Jambi, beliau dikenal sebagai tokoh kuat yang disegani. Tapi mengapa di ruang rapat Komisi XII DPR RI, suaranya terdengar begitu normatif, santun, dan kehilangan taji?

Kritik-kritik yang dilontarkan Cek Endra kepada Kementerian ESDM atau Dirjen Minerba selama ini tak lebih dari sekadar "basa-basi politik". Kalimat seperti "Saya meminta kementerian memperhatikan..." atau "Ini ironis..." adalah kalimat aman yang tidak mengubah apa pun di lapangan. Mengapa pemilik 100.112 suara ini tidak berani menggunakan hak pengawasannya secara radikal? Mengapa beliau tidak menggebrak meja untuk mendesak pencabutan izin total bagi perusahaan tambang raksasa yang merusak fasilitas publik di Jambi?

Apakah modal suara rakyat yang begitu besar kemarin mendadak menyusut dan kehilangan nyali ketika berhadapan dengan kepentingan oligarki tambang di pusat?

Ironi Komisi XII: Membela Pengusaha atau Rakyat Jambi?

Sikap politik Cek Endra baru-baru ini justru memicu tanda tanya besar terkait keberpihakannya. Dalam rapat kerja Komisi XII, beliau justru terkesan mendukung kebijakan pemerintah yang memperlonggar fiskal—seperti menunda penyesuaian royalti dan bea keluar minerba—dengan dalih menjaga iklim investasi.

Ini adalah tamparan keras bagi konstituennya di Jambi. Di saat rakyat Jambi menderita akibat dampak lingkungan dan infrastruktur yang hancur lebur oleh aktivitas minerba, wakil rakyat mereka di Jakarta justru sibuk memikirkan kenyamanan dompet para pengusaha tambang.

Logika macam apa ini? Di mana komitmen membela daerah penghasil jika instrumen yang memanjakan korporasi justru didukung, sementara pemulihan ekologi Jambi tetap dibiarkan terseok-seok tanpa anggaran kompensasi yang sepadan? Masyarakat Jambi berhak curiga: Apakah Cek Endra di Komisi XII sedang berjuang sebagai wakil rakyat Jambi, atau justru menjelma menjadi perpanjangan tangan industri tambang?

Berhentilah Bersembunyi di Balik Kata "Proses"

Rakyat sudah bosan dengan pembelaan klasik bahwa "DPR bukan eksekutor" atau "semua butuh proses". Legitimasi suara terbanyak yang diberikan kepada Cek Endra adalah mandat kekuasaan untuk memaksa eksekutif bekerja. Jika menteri atau dirjen terkait abai terhadap Jambi, Cek Endra punya hak dan panggung untuk mencecar mereka habis-habisan, membuat kegaduhan politik yang positif demi daerahnya, bukan malah tampil kompromistis.

Jika sisa masa jabatan ini hanya diisi dengan rutinitas reses formalitas, foto-foto rapat yang estetik, dan baliho ucapan hari besar yang bertebaran di pinggir jalan, maka sah bagi publik untuk menilai bahwa Cek Endra telah gagal.

Jangan sampai sejarah mencatat bahwa peraih suara terbanyak Dapil Jambi ini ternyata adalah investasi politik paling merugi bagi masyarakat Jambi—garang saat meminta suara, namun melempem dan mandul saat memegang kekuasaan. Rakyat Jambi tidak butuh pajangan politik di Senayan; rakyat butuh pembela yang bernyali!  (***)

Komentar

Tulis Komentar