Mhd Paizal Tagih Kepastian Hukum Kasus Dana Hibah KPU Tanjab Barat

JAMBI, Jambinyanyok.com – Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mhd Paizal, mendesak Kejaksaan untuk segera memberikan penjelasan kepada publik terkait perkembangan penanganan dugaan penyimpangan dana hibah KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang hingga kini dinilai berjalan tanpa informasi yang jelas.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses penegakan hukum berlangsung, terutama terhadap perkara yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Diamnya informasi mengenai perkembangan kasus tersebut justru berpotensi menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Kami mempertanyakan keseriusan penanganan perkara ini. Publik tidak boleh terus-menerus disuguhi ketidakjelasan. Jika memang proses hukum masih berjalan, sampaikan secara terbuka. Jika ada perkembangan, umumkan kepada masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa kasus ini dibiarkan mengendap tanpa kepastian,” tegas Mhd Paizal.

Ia menilai bahwa transparansi merupakan bagian penting dalam penegakan hukum. Kejaksaan tidak hanya dituntut bekerja secara profesional, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cukup mengenai perkara yang menjadi perhatian publik.

“Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada perkara yang diproses cepat dan ada perkara yang berjalan di tempat. Semua kasus yang menyangkut uang negara harus ditangani secara serius, terbuka, dan berkeadilan,” ujarnya.

Mhd Paizal mengatakan bahwa HMI sebagai organisasi yang memiliki komitmen terhadap kontrol sosial akan terus mengawal berbagai persoalan publik, termasuk penanganan dugaan penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami tidak sedang mengintervensi proses hukum. Kami hanya meminta satu hal, yaitu kepastian dan transparansi. Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan penanganan kasus dana hibah KPU Tanjab Barat. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi tanda tanya akibat minimnya informasi dari aparat penegak hukum,” katanya.

Mhd Paizal juga menyoroti informasi yang beredar bahwa sejumlah pihak dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, termasuk Ketua KPU dan Sekretaris KPU, telah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan dalam rangka pendalaman perkara. Namun hingga saat ini, masyarakat belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai perkembangan hasil pemeriksaan tersebut.

"Jika memang Ketua KPU dan Sekretaris KPU telah diperiksa sebagai bagian dari proses penanganan perkara, tentu publik berharap ada informasi lanjutan mengenai sejauh mana perkembangan kasus ini. Kami tidak ingin muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat akibat minimnya keterbukaan informasi," ujar Mhd Paizal.

Menurutnya, transparansi terhadap perkembangan penanganan perkara menjadi penting untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga. Terlebih, kasus yang berkaitan dengan penggunaan dana hibah dan anggaran negara selalu menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Namun di sisi lain, publik juga berhak mengetahui perkembangan perkara yang telah menjadi perhatian luas. Jangan sampai pemeriksaan yang telah dilakukan justru berakhir tanpa kejelasan informasi kepada masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta Kejaksaan untuk menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada masyarakat.

“Penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan, tetapi juga harus terlihat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kepercayaan masyarakat dibangun melalui transparansi, bukan melalui sikap diam,” tutup Mhd Paizal.

Komentar

Tulis Komentar

Kirim Komentar