TAMAN RIMBO STAGNASI: SAATNYA GUBERNUR JAMBI MENGEVALUASI KINERJA KEPALA UPTD

Founder LBH NADI

Jambi, Jambinyanyok.com | Taman Rimba bukan sekadar tempat rekreasi dan koleksi satwa. Keberadaannya merupakan bagian dari wajah daerah, ruang edukasi masyarakat, aset publik, sekaligus representasi kemampuan pemerintah dalam mengelola fasilitas umum yang memiliki nilai sosial, ekonomi, pendidikan, dan konservasi.

Namun, pertanyaan yang patut diajukan kepada publik dan Pemerintah Provinsi Jambi adalah: ke mana arah perubahan Taman Rimba hari ini?

Publik tentu berhak melihat adanya kemajuan, inovasi dan pembaruan dalam tata kelola Taman Rimba. Sebuah institusi publik tidak boleh hanya berjalan secara administratif, sementara perubahan nyata yang dirasakan masyarakat tidak terlihat secara signifikan.

Kepala UPTD sebagai pejabat yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin pengelolaan Taman Rimba seharusnya mampu menghadirkan gagasan, inovasi, terobosan dan konsep pengembangan yang jelas. Kepemimpinan tidak cukup hanya dengan menjalankan rutinitas. Jabatan publik menuntut kemampuan menghadirkan perubahan.

Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, setiap pejabat publik yang diberikan kewenangan harus menjalankan tugasnya secara efektif, profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Karena itu, evaluasi terhadap pejabat bukanlah bentuk kebencian terhadap seseorang. Evaluasi adalah bagian dari mekanisme pemerintahan yang sehat.

Gubernur Jambi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perangkat dan unit kerja di bawah lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi benar-benar bekerja, berkembang dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Jika dalam perjalanan waktu tidak terdapat perkembangan yang signifikan, tidak ada inovasi yang nyata, serta pengelolaan berjalan dalam pola yang stagnan, maka evaluasi terhadap kepemimpinan UPTD merupakan sesuatu yang wajar dan bahkan diperlukan.

Evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif berdasarkan indikator kinerja, bukan berdasarkan kedekatan politik, hubungan pribadi ataupun kepentingan tertentu.

Mengelola kebun binatang dan kawasan rekreasi saat ini tidak dapat lagi menggunakan pola lama. Taman Rimba membutuhkan pemimpin yang memiliki visi.

Pengelolaan harus diarahkan kepada pembenahan fasilitas, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan satwa, pengembangan pendidikan konservasi, peningkatan kenyamanan pengunjung, pemanfaatan teknologi, promosi pariwisata, hingga pengelolaan ekonomi yang profesional.

Taman Rimba seharusnya mampu menjadi salah satu destinasi unggulan Provinsi Jambi.

Pertanyaannya, apakah selama ini sudah terdapat langkah besar dan terobosan yang benar-benar mampu mengubah wajah Taman Rimba?

Apabila jawabannya belum, maka Pemerintah Provinsi Jambi harus melakukan introspeksi.

Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah tidak mungkin mengawasi seluruh unit kerja secara langsung setiap hari. Namun, laporan dari masyarakat, kritik publik dan realitas di lapangan harus menjadi bahan penting dalam melakukan evaluasi.

Kritik terhadap pengelolaan Taman Rimba tidak seharusnya dipandang sebagai serangan terhadap individu. Kritik harus ditempatkan sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

LBH NADI berpandangan bahwa Gubernur Jambi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala UPTD Kebun Binatang Taman Rimba, khususnya mengenai capaian program, inovasi, kondisi fasilitas, kualitas pelayanan publik, tata kelola dan arah pengembangan kawasan.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya kemampuan untuk menghadirkan perubahan dan kemajuan yang berarti, maka pergantian kepemimpinan harus menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan.

Seorang pejabat tidak dapat hanya mempertahankan jabatan tanpa menghadirkan prestasi yang dapat dirasakan.

Jabatan publik adalah amanah. Amanah harus dibuktikan dengan kerja. Kerja harus menghasilkan perubahan.

Taman Rimba tidak boleh terus berada dalam kondisi stagnan. Pemerintah Provinsi Jambi harus memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi secara terbuka dan objektif.

Karena masyarakat tidak membutuhkan pengelola yang sekadar menjaga keadaan tetap berjalan.

Masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu membawa perubahan.

Taman Rimba membutuhkan warna baru.

Taman Rimba membutuhkan inovasi baru.

Dan apabila kepemimpinan yang ada tidak mampu menghadirkan perubahan, maka evaluasi bukan lagi pilihan—melainkan kebutuhan.(***)

ELAS ANRA DERMAWAN, SH

Founder LBH NADI

Komentar

Tulis Komentar

Kirim Komentar