Opini

POLITIK IDENTITAS DAN MASA DEPAN JAMBI 2029: MENGUJI MAKNA “PUTRA DAERAH” DALAM DEMOKRASI

  03 Oct 2026 |   35 |   Admin

Opini dalam Perspektif Politik Islam

Oleh: H. HERMAN, M.Pd.I

Jambi, Jambinyanyok.com | Menjelang tahun 2029, pembicaraan mengenai masa depan kepemimpinan Jambi semakin relevan untuk ditempatkan dalam ruang diskursus publik. Pertanyaan tentang siapa yang layak memimpin Jambi bukan semata persoalan pergantian kekuasaan, tetapi menyangkut arah pembangunan, identitas daerah, keberlanjutan kebudayaan, serta hubungan antara kepemimpinan dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, istilah “putra daerah” kembali memiliki daya tarik politik. Ia mengandung makna kedekatan emosional, historis, sosial, dan kultural dengan suatu daerah. Namun, dalam negara demokrasi yang menjunjung kesetaraan warga negara, konsep tersebut perlu dibaca secara kritis agar tidak berubah dari identitas kultural menjadi instrumen eksklusi politik.

Putra Daerah: Identitas atau Legitimasi Politik?

Menjadi putra daerah pada dasarnya adalah identitas sosial. Ia dapat menggambarkan seseorang yang lahir, tumbuh, hidup, atau memiliki hubungan historis dan sosial yang kuat dengan suatu daerah.

Namun, persoalan muncul ketika identitas tersebut dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan kelayakan seseorang memimpin.

Demokrasi tidak hanya berbicara tentang asal-usul. Demokrasi berbicara tentang legitimasi rakyat, kapasitas kepemimpinan, integritas, program, akuntabilitas, dan kemampuan menjalankan pemerintahan secara adil.

Karena itu, pertanyaan yang lebih substantif menjelang 2029 bukan sekadar:

“Siapa putra daerah?”

Tetapi:

“Siapa yang memahami Jambi, memiliki kapasitas memimpin, berintegritas, dan mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Jambi?”

Pertanyaan tersebut penting agar politik identitas tidak berhenti pada simbol, tetapi berkembang menjadi politik gagasan.

Jambi Bukan Sekadar Wilayah, tetapi Identitas Peradaban

Di sisi lain, jangan pula kita memahami kritik terhadap politik identitas sebagai alasan untuk menghilangkan identitas Jambi.

Jambi memiliki sejarah panjang, tradisi Melayu, adat, bahasa, struktur sosial, nilai keagamaan, serta warisan kebudayaan yang membentuk karakter masyarakatnya.

Pemimpin Jambi idealnya memahami seluruh konstruksi sosial tersebut.

Seorang pemimpin yang memahami Jambi bukan hanya mengetahui batas wilayah administratifnya. Ia memahami persoalan masyarakat desa, kehidupan masyarakat kota, ekonomi rakyat, adat Melayu, hubungan sosial, pendidikan, keagamaan, lingkungan, serta perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Inilah yang dapat disebut sebagai kepemimpinan yang berakar.

Berakar bukan berarti eksklusif.

Berakar berarti memahami dari mana sebuah masyarakat berasal, bagaimana masyarakat tersebut hidup, dan ke mana masyarakat tersebut hendak dibawa.

Politik Islam: Dari Identitas Menuju Amanah

Dalam perspektif politik Islam, kekuasaan memiliki dimensi moral yang sangat kuat. Kepemimpinan bukan sekadar instrumen untuk memperoleh kekuasaan, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan.

Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa ayat 58 menegaskan prinsip penyampaian amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan keadilan.

Pesan tersebut memberikan prinsip penting dalam memilih dan menjalankan kepemimpinan: amanah dan keadilan harus menjadi ukuran utama.

Sementara QS. Al-Hujurat ayat 13 mengingatkan bahwa manusia diciptakan dalam keberagaman bangsa dan suku agar saling mengenal. Perbedaan identitas tidak semestinya menjadi dasar untuk membangun superioritas satu kelompok atas kelompok lainnya.

Karena itu, kecintaan kepada Jambi tidak bertentangan dengan keterbukaan.

Justru kecintaan terhadap Jambi harus diwujudkan dalam bentuk menjaga adat, memperkuat pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, dan memastikan pemerintahan berjalan dengan adil.

Kritik terhadap Politik Asal-Usul

Ada kecenderungan dalam politik lokal bahwa kedekatan dengan daerah sering dianggap otomatis menghasilkan kualitas kepemimpinan.

Anggapan tersebut perlu diuji.

Lahir di suatu daerah tidak otomatis menjadikan seseorang memahami seluruh persoalan daerah tersebut. Sebaliknya, seseorang yang datang dari luar daerah tidak otomatis berarti tidak memiliki kepedulian atau kontribusi terhadap daerah tersebut.

Ukuran kepemimpinan harus lebih luas.

Asal-usul dapat menjadi salah satu aspek identitas sosial, tetapi tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran kompetensi politik.

Dalam demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk menilai rekam jejak, integritas, visi, kemampuan, serta komitmen setiap calon.

Dengan demikian, politik identitas perlu ditransformasikan menjadi politik kedekatan substantif.

Bukan sekadar:

“Saya orang Jambi.”

Tetapi:

“Saya memahami Jambi, bekerja untuk Jambi, dan siap mempertanggungjawabkan amanah kepada masyarakat Jambi.”

2029: Momentum Mendewasakan Demokrasi Jambi

Tahun 2029 seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi Jambi.

Masyarakat tidak cukup hanya disuguhi pertarungan figur dan simbol identitas. Publik perlu mendapatkan perdebatan mengenai gagasan dan program.

Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan?

Bagaimana memperluas lapangan pekerjaan?

Bagaimana menarik investasi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat?

Bagaimana mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan?

Bagaimana memperkuat ekonomi masyarakat?

Bagaimana memastikan pelayanan publik berjalan adil?

Bagaimana mempertahankan identitas Melayu Jambi di tengah perubahan global?

Dan yang paling penting: bagaimana memastikan kekuasaan tetap menjadi instrumen pelayanan kepada rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang semestinya menjadi pusat diskursus politik Jambi menuju 2029.

Putra Daerah sebagai Semangat Pengabdian

Konsep putra daerah tidak harus dibuang. Ia justru dapat direkonstruksi.

Putra daerah tidak hanya dimaknai berdasarkan tempat kelahiran atau garis keturunan, tetapi sebagai figur yang memiliki ikatan sosial, memahami karakter daerah, menghormati budaya setempat, serta memiliki komitmen nyata untuk mengabdi kepada masyarakat.

Dengan pemaknaan seperti itu, identitas daerah tidak menjadi tembok pemisah.

Ia menjadi sumber energi moral untuk membangun daerah.

Seorang pemimpin dapat memiliki akar yang kuat di Jambi sekaligus memiliki wawasan nasional dan global.

Sebab Jambi tidak boleh terjebak dalam pilihan antara identitas dan kemajuan.

Jambi justru membutuhkan keduanya.

Akar yang kuat dan pandangan yang luas.

Identitas yang kokoh dan pikiran yang terbuka.

Kecintaan terhadap daerah dan komitmen terhadap Indonesia.

Politik Identitas Harus Berujung pada Kemaslahatan

Pada akhirnya, persoalan kepemimpinan Jambi 2029 bukanlah sekadar persoalan siapa yang lahir di mana.

Persoalannya adalah siapa yang mampu menjadikan kekuasaan sebagai amanah dan pembangunan sebagai jalan menuju kemaslahatan.

Dalam politik Islam, kekuasaan tanpa keadilan kehilangan makna moralnya. Identitas tanpa pengabdian menjadi sekadar simbol. Dan pembangunan tanpa kemaslahatan rakyat kehilangan tujuan sosialnya.

Karena itu, masyarakat Jambi perlu memasuki 2029 dengan kedewasaan politik.

Mari mencintai Jambi tanpa merendahkan siapa pun.

Mari menjaga identitas Melayu Jambi tanpa membangun sekat sosial.

Mari membuka diri terhadap kemajuan tanpa kehilangan akar kebudayaan.

Dan mari memilih kepemimpinan berdasarkan amanah, keadilan, kapasitas, integritas, rekam jejak, serta keberpihakan pada kemaslahatan masyarakat.

Sebab pemimpin yang ideal bukan hanya mereka yang mengatakan dirinya bagian dari Jambi.

Lebih jauh dari itu, pemimpin yang dibutuhkan Jambi adalah mereka yang mampu membuktikan bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat benar-benar digunakan untuk menjaga martabat, membangun kesejahteraan, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Jambi membutuhkan pemimpin yang berakar pada tanahnya, dekat dengan rakyatnya, terbuka terhadap dunia, dan bertanggung jawab kepada Tuhan atas amanah kekuasaannya.

Itulah makna putra daerah yang seharusnya dibangun menuju demokrasi Jambi 2029.(***)

---

---