LBH NADI Resmi Laporkan Pemda Sarolangun (Dinas Perikanan & Peternakan) dengan Dugaan Tindak Pidana Penyerobotan
10 Nov 2026 | 26 | Admin
Jambi, Jambinyanyok.com | Dugaan penyerobotan tanah milik warga yang diduga melibatkan instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun kini dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jambi. Tri Sutrisno, pemilik tanah di Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, secara resmi mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jambi pada Selasa, 10 November 2026.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah melalui pendirian bangunan di atas bidang tanah yang diklaim sebagai milik Tri Sutrisno dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Dalam laporan tersebut, peristiwa yang dilaporkan mengarah pada dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Tri Sutrisno datang ke SPKT Polda Jambi dengan didampingi kuasa hukumnya, Elas Anra Dermawan, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Naluri Keadilan (LBH NADI).
Pihak yang dilaporkan berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, yang diduga melakukan pembangunan bangunan di atas tanah milik Tri Sutrisno tanpa persetujuan pemegang hak.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mendasar, yakni atas dasar apa pembangunan tersebut dilakukan, sementara objek tanah yang digunakan diklaim telah memiliki sertifikat hak milik atas nama warga?
Tri Sutrisno berharap Polda Jambi segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan pembangunan. Pemeriksaan, menurutnya, perlu menjangkau pihak yang melaksanakan pembangunan maupun pihak yang terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemberian persetujuan.
Ia meminta penyidik mendalami dasar hukum dan alas hak yang digunakan oleh pihak terlapor. Termasuk, apakah terdapat dokumen pengadaan tanah, pelepasan hak, persetujuan pemilik, atau dasar hukum lain yang dapat membenarkan pembangunan di atas objek tanah tersebut.
"APH harus segera memeriksa semua pihak terkait. Harus dipertanyakan apa dasar dan alas hak mereka sehingga berani membangun di atas tanah milik saya yang sudah bersertifikat Hak Milik," demikian substansi tuntutan Tri Sutrisno.
Menurut Tri Sutrisno, proses penegakan hukum harus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan. Ia berharap tidak ada perlakuan berbeda dalam penanganan perkara hanya karena dugaan perbuatan tersebut berkaitan dengan institusi pemerintahan.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut kepemilikan sebidang tanah, tetapi juga menyentuh prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak milik warga negara.
Sertifikat Hak Milik merupakan alat bukti kuat mengenai data fisik dan data yuridis hak atas tanah. Karena itu, setiap penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh pihak lain harus dapat dijelaskan berdasarkan alas hak dan prosedur hukum yang sah.
Tri Sutrisno berharap laporan yang disampaikan pada 10 November 2026 tersebut tidak berhenti sebatas penerimaan administrasi di SPKT. Ia meminta penyidik mengungkap secara terang benderang siapa yang bertanggung jawab, apa dasar pembangunan dilakukan, dan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun maupun Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun mengenai dasar pembangunan di atas objek tanah yang dipersoalkan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk ditelusuri dan dibuktikan melalui proses hukum.


